PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pengaturan pemilihan kepala daerah mulai sejak zaman penjajahan sampai saat ini selalu mengalami dinamika dan tarik ulur, khususnya terkait dengan mekanisme pemilihannya, apakah dilaksanakan secara langsung atau cukup dilakukan oleh DPRD. Mulai bulan Juni tahun 2005 pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali dapat dilaksanakan, dibawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahkan mulai tahun 2015 pelaksananaan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut dilaksanakan secara serentak dibawah rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pemlihan kepala daerah secara langsung menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap konstitusi atau dengan menggunakan pendekatan konsep/teori dan pendekatan kewenangan dan instrumen penyelenggara pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah termasuk kedalam rezim pemilihan umum, yaitu dengan mengkaitkan penafsiran Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ketentuan Pasal 22E ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu dari segi konsep, antara pemilu dan pilkada sama-sama menggunakan asas LUBER-JURDIL, serta sama-sama diselenggarakan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP dan bahkan instrumem pilkada lainnnya juga mengadopsi instrument pemilihan umum