KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan undang-undang
penyelanggara pemilu. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 yang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyenlengara Pemilu
berimplikasi pada beberapa hal. Salah satu subtansi yang menjadi fokus dalam kajian
peneliti adalah format kelembagaan penyelenggara pemilu. Pada saat berlakunya UU
Nomor 22 tahun 2007 belum ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, UU No.
22 hanya menyebutkan adanya DK-KPU.
Dalam penelitian ini penulis menelaah keberadaan lembaga DKPP sebagai
lembaga baru dalam resim UU No. 15 tahun 2011. Mengingat posisi DKPP adalah
lembaga yang permanen. Dengan posisi permanen tersebut DKPP menjadi lembaga
yang seimbang keberadaanya dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, yakni
KPU dan Bawaslu. Namun, masih ada keambiguan dalam persoalan pendifinisian
lembaga penyelenggara pemilu. Undang-undang hanya menyebut KPU dan Bawaslu
sebagai penyelenggara pemilu. Keambiguan tersebut ahirnya terjawab dengan adanya
Putusan MK No. 81/PUU-IX/2011. Fungsi DKPP jelas memiliki peranan penting
secara konstitusional dalam bidang etik penyelenggara pemilu. Kewenangan DKPP
memeriksa dan memutus pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara
pemilu.
Kewenangan memutus pelanggaran etik sebagai fungsi utama DKPP. Dengan
kewenangan tersebut DKPP dapat menciptakan hukum melalui putusan-putusannya.
Putusan DKPP mengisi kekosongan hukum yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan
pemilu. Putusan DKPP dapat dikualifikasikan pada putusan kondemnatoir dan
konstitutif. Putusan kondemnatoir berupa pemberian sanksi pada penyelenggara
pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan putusan konstitutif
pengembalian hak konstitusional individu penyelenggara yang tidak terbukti
melakukan pelanggaran. Sifat putusan DKPP adalah Final dan mengikat.