KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang disingkat Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang sepenuhnya adalah ciptaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Dasar penerbitan Perppu ialah adanya “Kegentingan yang memaksa”. Salah satu substansi yang menjadi fokus dalam kajian peneliti adalah parameter kegentingan yang memaksa dalam penerbitan perppu dan kedudukan perppu dalam hierarki perundang-undangan indonesia
Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach).
Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan
Kedudukan Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu kedudukkan Perppu sejajar dengan Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Perpu merupakan bentuk hukum yang bersifat khusus karena wewenang pembentukannya diberikan hanya kepada Presiden. Kedudukan Perppu yang sejajar dengan Undang-Undang dalam hierarki perundang-undangan merupakan konsekuensi dari keberadaan Perppu untuk menggantikan ketentuan Undang-Undang sebagai solusi mengatasi keadaan genting yang memaksa.

Kata Kunci: Parameter kegentingan memaksa, Kedudukan Perppu dalam Hierarki Perundang-undangan