REKONSTRUKSI PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA

Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana memang memiliki peran tersendiri dalam proses penyidikan. Dengan dilakukannya rekontruksi, maka hal tersebut membantu dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana yang terjadi agar memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang cukup benar. Rekonstruksi dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana, dalam upaya pihak penyidik mencari dan menemukan kebenaran dengan cara memperagakan kembali gerak serta cara dan alat yang digunakan langsung oleh tersangka berdasarkan keterangan para saksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Bagaimana dasar pertimbangan yuridis dalam melakukan rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polres Bangkalan. 2) Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonstruksi di wilayah hukum Polres Bangkalan?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, metode pengamatan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analisa.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Landasan atau dasar hukum pengaturan mengenai rekonstruksi perkara pidana dalam hukum acara pidana yang dilakukan pada tingkat penyidikan dalam KUHAP memang tidak ditemukan secara eksplisit atau terang-terangan karena KUHAP hanya mengatur ketentuan- ketentuan umum dari penyidikan, akan tetapi di Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dijelaskan bahwa penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan lain yang bertanggungjawab. Pengaturan rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam KUHAP selanjutnya dijabarkan melalui Pasal 75 ayat 1 huruf a, huruf h, huruf k, ayat 2 dan ayat 3 yang secara implisit atau tersirat ada mengatur mengenai berita acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi. 2) Hambatan yang sering dihadapi berasal dari masyarakat yang berupa keadaan masyarakat yang tidak dapat bekerjasama atau tidak kooperatif saat rekonstruksi dilakukan oleh penyidik. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasinya diantaranya, memperketat pengamanan tersangka, memperketat pengamanan saksi dan memindahkan lokasi pelaksanaan rekonstruksi

Kata-kunci : rekonstruksi – penyidik dan penyidikan.