PEMOHON PAILIT PADA PERUSAHAAN SECURITAS PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI PUTUSAN NO: 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PUSAT)

ABSTRAK
Kejelasan tentang putusan hakim dalam mengabulkan nasabah dari PT
Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas yaitu (Ghozy Muhammad dan Ahmad
Ghozi Harharah), dan mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam
pengawasan transaksi Repurchasement Agreement (Repo).
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meggunakan
metode pendekatan perundang-undangan. Untuk mengkaji hukum dalam konteks,
sehingga penelitian ini hanya bersandar pada teori dan asas-asas hukum
Hasil penelitian menyimpulkan dalam pemutusan perkara Pengadilan
Niaga Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat sangatlah tidak sesuai
dengan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 4 serta
Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 huruf b tentang pengaturan pasar
modal. Amar putusan Hakim seharusnya tidak dapat menerima Permohonan Pailit
dari Pemohon karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan
Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) terhadap transaksi REPO (Repurchasement Agreement) adalah mengatur
perjanjian, menetapkan kewajiban setiap lembaga keuangan, menerapkan
manajemen risiko, mewajibkan pelaporan transaksi, dan memberikan sanksi bagi
pelaku wanprestasi dalam transaksi Repurchasement Agreement.
Kata Kunci: Kepailitan, Otoritas Jasa Keuangan, Repurchasement Agreement.