TANGGUNG GUGAT PT. ASMIN KOALINDO TUHUP (PERSEROAN) TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TENAGA KERJA ASING

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan sumber daya manusia yang melimpah, namun banyaknya sumber daya manusia di Indonesia tidak menjamin banyak juga tenaga kerja yang ahli. Karena alasan kurangnya sumber daya manusia yang ahli, banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing, yakni warga Negara asing pemegang visa dengan tujuan untuk bekerja di wilayah Indonesia. Tujuan untuk penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk alih teknologi dan alih kemampuan dari tenaga kerja asing untuk tenaga kerja Indonesia. Dalam menggunakan tenaga kerja asing perusahaan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah dan perusahaan hanya boleh mempekerjakan tenaga kerja asing dalam jangka waktu tertentu dan dalam jabatan tertentu. Perusahaan harus membuat perjanjian kerja dengan tenaga kerja asing, yang dibuat dengan jangka waktu tertentu yang biasa disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan hubungan kerja berlangsung sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja. Pelaksanaan perjanjian ini tidak terlepas dari resiko pengakhiran perjanjian kerja secara sepihak. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pertangguang jawaban terhadap pelanggaran perjanjian kerja secara sepihak. Secara otomatis akan terjadi pemutusan hubungan kerja.
Rumusan masalah ini membahas tentang apakah tanggung gugat PT. Asmin Koalindo Tuhup (Persero) atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Kurt Eugene Krieger telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan bagaimana upaya hukum bagi Tenaga Kerja Asing tersebut atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum normatif.
Hasil dari penelitian ini menujukan, bahwa seharusnya tanggung gugat yang dapat dilakukan oleh pihak PT. Asmin Koalindo Tuhup (Persero) yaitu dengan membayarkan kompensasi ganti rugi sampai batas waktu yang di perjanjikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan belum memenuhi kewajibannya yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Kata kunci: Tenaga kerja asing, perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja.