PENGUASAAN HAK RUANG BAWAH DAN ATAS TANAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA

RINGKASAN
Pengaturan dan pemahaman tentang konsep hak atas tanah, UUPA
hanya membatasi pada permukaan bumi. Sedangkan ruang yang ada diatas
dan dibawahnya, dipandang hanya dari sudut penggunaannya. UUPA belum
mengatur secara khusus tentang hak kepemilikan atas ruang bawah/diatas
tanah atau permukaan bumi. Pengaturannya hanya terbatas pada pemberian
wewenang untuk menggunakan ruang diatas atau dibawah permukaan bumi,
seperti yang diatur di ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA. Pemberian wewenang
tersebut terbatas pada hal yang berhubungan langsung dengan tanah dan
bangunan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum.
Pasal 4 UUPA dikategorikan pada interpretasi ekstensif. Artinya bahwa
selain tanah dan bangunan yang sudah menjadi hak seseorang atau badan
hukum yang sudah tertera didata Sertifikat, maka ruang bawah atau diatas
tanah tersebut tetap konsisten dengan hak menguasai negara yaitu menjadi
hak negara. Berhubung dengan status hak ruang bawah diatas tanah menjadi
hak negara, maka segala hal kegiatan seseorang atau badan hukum yang
menggunakan ruang tersebut, harus menyesuaikan dengan ketentuan dan
peraturan negara/Pemerintah. Apalagi kegiatan yang ada kepentingan bisnis
dan profit bagi pelaku usaha, maka harus tunduk pada ketentuan Pemerintah
Indonesia/ Pemerintah Daerah terkait dengan bidang yang diusahakan
tersebut. Seperti bidang pertambangan, perindustrian, tata ruang, koperasi, dan
lainnya yang harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku terutama di
daerah kabupaten/kota.