POLITIK HUKUM KEBERADAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS DAN ISTIMEWA DI INDONESIA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur keberadaan Pemerintahan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah yang sifatnya khusus dan istimewa, diantaranya Provinsi DIY, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Kekhususan dan keistimewaan diberikan karena daerah tersebut memiliki nilai sejarah di samping untuk menjaga eksistensi sebagai negara kesatuan. Hal ini kemudian menarik untuk diteliti mengingat Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa diatur dengan undang-undang tersendiri, berbeda dengan Pemerintahan Daerah pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk memaparkan kedudukan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa menurut UUD NRI 1945 dan menganalisis perbedaan penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa dengan Pemerintahan Daerah pada umumnya menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah statue approach (pendekatan perundang-undangan) dan historical approach (pendekatan sejarah).
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Indonesia mengakui keberadaan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagai salah satu Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan. Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pemerintahan Daerah pada umumnya. Meski memiliki kedudukan yang sejajar, daerah-daerah tersebut memiliki perbedaan dalam hal kekhususan dan keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah yang besifat khusus dan istimewa dalam menjalankan urusan rumah tangganya. Salah satunya adalah pengaturan secara tegas perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini berbeda dengan Pemerintahan Daerah pada umumnya yang diatur dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci : Negara Kesatuan, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah yang
Bersifat Khusus dan Istimewa.