PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DI DALAMNYA TERDAPAT TANAH WAKAF DAN BANGUNAN MASJID (Studi Kasus Pembangunan Pelebaran Jalan Di Kawasan Kalilom Lor Indah, Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.)

ABSTRAK
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didalamnya terdapat tanah wakaf dan bangunan masjid, pengadaan tanah bertujuan membebaskan harta benda wakaf berupa lahan tanah serta bangunan masjid untuk dipergunakan demi kepentingan umum, sesuai dengan undang-undang pengadaan tanah. Untuk pembangunan infrastruktur di masyarakat, salah satunya adalah pembangunan proyek jalan dikawasan kalilom lor indah. Agar masyarakat dapat merasakan dampak baik dari pengadaan tanah, berupa pembangunan pelebaran yang dilakukan pemerintah kota surabaya tersebut.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini memiliki fungsi melihat hukum dalam arti nyata dimasyarakat, dengan pendekatan nyata, penerapannya ialah melakukan wawancara terhadap narasumber serta pihak terkait.
Terdapat banyak kendala yang dihadapi terkait proses pelebaran jalan yang terdampak tanah wakaf tersebut. Pertama terkait berkas atau surat yang menyatakan hak milik atas tanah wakaf tersebut belum dipenuhi oleh pemerintah, sehingga nadsir tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua terkait dengan proses gantirugi yang menurut nadsir serta pengurus masjid tidak sesuai dengan janji maupun aturan yang berlaku. Pemerintah telah melakukan proses pengadaan tanah dengan terburu-buru tanpa melakukan kewajibanya dengan benar, serta menyalahi aturan yang ada terkait proses dan gantirugi, nadsir serta pengurus masjid dan masyarakat merasa dirugikan. Dapat disimpulkan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terkendala tanah wakaf berupa masjid tersebut tidak berjalan dengan baik dan benar, sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan, sampai sekarang proses pembangunan masjid tersebut masih berjalan. Seharusnya pemerintah memberi ganti kerugian yang layak dan mengikuti proses tahapan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta aturan yang berlaku.