KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BANGKALAN DALAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

Tataruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Sedangkan Hukum lingkungan ialah suatu aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan Lingkungan. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Kebijakan dalam Penyelenggaraan Tata Ruang dalam Perspektif Hukum Lingkungan di Daerah Kabupaten Bangkalan.
Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tentang Tata Ruang Daerah Bangkalan diatur dalam Peraturan Daerah (disebut PERDA) No. 10 Tahun 2009. Semua hal-hal yang berkaitan dengan penataan ruang tersebut. Pemerintahan daerah bangkalan adalah tonggak bagi pelaksanaan penataan ruang dalam perspektif lingkungan hidup;. Adapun yang sangat berpengaruh dalam melaksanakan penataan ruang dan lingkungan hidup yakni masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan penataan ruang dan lingkungan hidup sangat mempengaruhi berjalanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Bangkalan. Jadi hal yang terpenting dalam penataan ruang dan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik dari masyarakat dan Pemerintah Daerah Bangkalan demi terciptanya tata ruang yang berguna dan berkelanjutan.

KATA KUNCI: Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Kebijakan.