PENGEMBANGAN PENGATURAN INVESTASI KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BANGKALAN

Pariwisata adalah salah satu sektor utama yang dapat meningkatkan Pendapatan Alokasi Daerah Kabupaten Bangkalan, tetapi hingga saat ini hal tersebut masih belum dioptimalkan pemanfaatannya dalam mengembangkan investasi Pemerintah dibidang usaha pariwisata Kabupaten Bangkalan, selain hal tersebut berkaitan dengan prosedur perijinan di bidang usaha pariwisata yang masih belum jelas berkaitan dengan kewenangan yang berhak mengeluarkan ijin dibidang usaha pariwisata. Berdasarkan alasan tersebut maka perlu dirumuskan permasalahan hukum yang muncul mengenai bentuk investasi pemerintah di daerah kabupaten bangkalan untuk meningkatkan bidang usaha pariwisata di Kabupaten Bangkalan beserta dengan prosedur perijinan pariwisata yang menunjang untuk peningkatan dibidang usaha pariwisata Kabupaten Bangkalan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta (fact approach), berdasarkan kejadian yang berlangsung di lapangan. Lokasi penelitiannya Kabupaten Bangkalan dengan Populasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dan menggunakan 3 (tiga) sample instansi Pemerintah Daerah. Jenis data yang digunakan data primer, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan Penelitian lapangan dengan menggunakan purposive sampling. Alat pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan metode penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa investasi pemerintah yang diterapkan di daerah Kabupaten Bangkalan adalah Investasi secara langsung, dan terdapat 2 (dua) versi prosedur perijinan dibidang usaha pariwisata pertama berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomr 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan yang Kedua berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Kata Kunci : Bentuk Investasi Pemerintah secara langsung, Bidang usaha Pariwisata, dan Pelaksanaan Perijinan dibidang usaha pariwisata.