PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK “WARKOP DKI” DARI TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (Studi Kasus Sketsa Warkopi)

ABSTRAKrnrn Terjadinya polemik antara Warkop DKI dan Warkopi mengenai pelanggaran suatu merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum dan hak ekonomi bagi pemilik merek terdaftar dan untuk mengetahui apakah Warkopi melakukan tindakan pemboncengan reputasi (Passing Off) terhadap merek terdaftar “Warkop DKI”. Hukum merek Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai frasa “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dan terkait pemboncengan reputasi (Passing Off). Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (Legal Research). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach).rn Hasil dari penelitian ini menunjukan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap tindakan pemboncengan reputasi yaitu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang terindikasi mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Frasa “ persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” terdapat unsur pemboncengan reputasi, dan “Warkopi” telah melakukan tindakan pemboncengan reputasi pada merek terdaftar “Warkop DKI”, pihak Warkopi mendapat keuntungan ekonomi dan merugikan pemegang sah merek yaitu Lembaga Warkop DKI secara materil dan immateril. Pada hakikatnya hukum merek di Indonesia mengantut sistem konstitutif (first to file) yakni hak atas merek tercipta karena dilakukan pendaftaran merek oleh pemilik merek dalam sistem pemerintahan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Hukum dan HAM (KemenkumHAM).rnKata kunci: Perlindungan Merek- Pemboncengan Reputasi- Hak Ekonomi Merek.