KESENJANGAN ANTARA KEHARUSAN ADANYA PENYERAHAN TERSANGKA DENGAN ADANYA PENGADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

Tersangka tindak pidana haruslah diproses secara hukum karena telah
melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Setiap tersangka tindak
pidana harus dikenai sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan yang
dilakukan tersangka tindak pidana telah mengakibatkan kerugian pada diri korban.
Diprosesnya tersangka secara hukum dapat menciptakan tertib hukum, mencegah
maupun mengurangi terjadinya suatu tindak pidana dan terwujudnya keadilan.
Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian Hukum
Normatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian
diketahui bahwa Kesenjangan antara keharusan adanya penyerahan tersangka
dengan adanya pengadilan In Absentia dalam perkara tindak pidana umum yaitu
terdapat pada adanya keharusan penyerahan tersangka kepada penuntut umum
maka tersangka tindak pidana yang hilang/melarikan diri tidak dapat dikenai
sanksi pidana apabila tersangka tersebut tidak diketahui keberadaannya.
Tersangka yang hilang/melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya harus
diproses secara hukum, baik pada saat tahap penyidikan, penuntutan dan
persidangan. Demi terciptanya keadilan dalam hukum, maka Tersangka pelaku
tindak pidana yang hilang/tidak diketahui keberadaannya harus tetap diproses
secara hukum. Namun akan terdapat hak-hak tersangka atau terdakwa yang
dilanggar. Kesulitan juga akan terjadi apabila dilakukan peradilan In Absentia
yaitu aparat penegak hukum tidak dapat dengan maksimal dalam menjalankan
tugasnya karena dibutuhkan keterangan tersangka/keterangan terdakwa, baik
dalam tahap penyidikan dan persidangan.
Akibat hukum dengan adanya keharusan penyerahan tersangka dan dengan
adanya pengadilan In Absentia pada perkara tindak pidana umum yaitu setiap
perkara yang tidak diketahui keberadaan tersangkanya karena hilang/melarikan
diri, baru dapat diproses secara hukum jika tersangka tersebut telah
ditemukan/ditangkap. Dalam hal ini proses hukum terhadap tersangka tindak
pidana terhenti karena tersangka hilang/melarikan diri. Sedangkan adanya
peradilan In Absentia pada perkara tindak pidana umum yaitu perkara pelanggaran
lalu lintas jalan berakibat hukum semua perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang
diperiksa dengan Acara pemeriksaan Cepat dapat diproses secara hukum
meskipun tersangka tindak pidana hilang/melarikan diri, tidak terjadi pelimpahan
tersangka dari penyidik kepada penuntut umum dan terdakwa tidak hadir di
persidangan sesuai dengan pasal 196 dan 214 KUHAP.
Disarankan agar dengan adanya penelitian tesis ini akan ada penambahan
pasal baru dalam KUHAP mengenai dapat diprosesnya Tersangka pelaku tindak
pidana, meskipun Tersangka tersebut menghilang tidak diketahui keberadaannya
apabila telah cukup bukti untuk memprosesnya secara hukum demi terciptanya
keadilan dan kebenaran. Dibutuhkan pengaturan dalam KUHP dan KUHAP
mengenai dapat diprosesnya seluruh tindak pidana dan perkara pidana apabila
tersangka/terdakwanya hilang/melarikan diri secara In Absentia sehingga
pengaturannya lebih jelas dan tercipta kepastian hukum.

Kata kunci : Hukum Pidana, Perbuatan Pidana, Tersangka, Penyidikan,
Penuntutan dan Persidangan In Absentia.