POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Perubahan undang-undang Pemilihan Kepala Daerah serentak dilakukan 2 kali, yaitu
melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (perubahan yang pertama) dan UndangUndang

Nomor 10 Tahun 2016 (Perubahan yang kedua). Dalam perubahannya, ternyata
menimbulkan permasalahan. Contoh, dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang persyaratan calon Gubernur dengan jumlah penduduk provinsi maksimal
2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)”.
Kemudian persyaratan calon Gubernur ini diperberat menjadi 10% melalui Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015. Pemberatan syarat calon perseorangan ini secara tidak langsung
mempersempit ruang dari calon jalur perseorangan untuk ikut dalam pemilihan Kepala dan
Wakil Kepala Daerah.
Terkait dengan metode penelitian, jenis penelitian skripsi ini adalah normatif,
pendekatan penelitiannya adalah melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya beberapa permasalahan yang timbul
akibat perubahan undang-unndang pemilihan Kepala Daerah. Misalnya, pemberatan calon
dari jalur perseorangan, penerobosan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXI/2013yang
menyatakan
bahwa
pemilihan
Kepala
Daerah
bukanlah
rezim
pemilihan
umum

sehingga

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani kasus sengketa hasil pemilihan
Kepala Daerah. Maka, perlu adanya perubahan terkait Undang-Undang Pemiihan Kepala
Daerah agar tidak memberatkan calon dari jalur perseorangan. Apabila sudah ada putusan
dari Mahkamah Knstitusi, maka harus dilaksanakannya putusan tersebut agar tidak terjadi
konflik aturan.
Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah - Permasalahan - Perubahan.