PEMBATASAN KEANGGOTAAN HAK BERSERIKAT BAGI PEKERJA DI INDONESIA

Diberikannya kebebasan berserikat oleh UU Ketenagakerjaan sedangkan diberikannya pembatasan keanggotaan hak berserikat dalam UU Serikat Pekerja menjadi pemicu utama dilakukannya penelitian ini. Hal ini menarik untuk diteliti karena pada dasarnya UU yang satu dengan UU yang lain seharusnya bersifat konsisten, namun didalam UU Serikat Pekerja terdapat satu pasal yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan dari pengaturan keanggotaan hak berserikat bagi pekerja antara ketentuan ILO dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia serta memperoleh kejelasan keanggotaan pekerja pada satu serikat pekerja termasuk bentuk pembatasan atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa terjadi inkonsistensi antara ketentuan ILO dan peraturan perundang-undangan Indonesia dibidang ketenagakerjaan karena, didalam UU Serikat Pekerja terdapat satu pasal yang isinya mengandung arti pembatasan sehingga bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan ketentuan ILO yang telah memberikan jaminan kebebasan berserikat secara penuh. Keikutsertaan pekerja pada satu serikat pekerja merupakan bentuk pembatasan keanggotaan hak berserikat karena dengan adanya pasal 14 ayat (1) UU Serikat Pekerja maka pekerja tidak bisa secara bebas mengikuti lebih dari satu serikat pekerja, sehingga kebebasan berserikat yang diberikan oleh Ketentuan ILO dan UUD 1945 dibatasi oleh pasal tersebut, sedangkan kebebasan berserikat merupakan kebutuhan dasar hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh Indonesia sebagai negara hukum.

Kata kunci : Hak Berserikat, Pertentangan, Pembatasan