KEDUDUKAN REKOMENDASI KOMISI YUDISIAL DALAM HAL TERJADINYA PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam kewenagannya bahwa Komisi Yudisial merupakan pengawas eksternal
terhadap kekuasaan kehakiman pasal 32 a angka 2 Undang-undang nomer 3 tahun
2009 tentang Mahkamah Agung. Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim adalah
panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam
hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Adanya pelanggaran kode etik hakim
menjadikan independensi peradilan menjadi rapuh, dan minimnya kepercayaan
terhadap rasa keadilan yang jauh, peraturan perundang-undangan nomer 18 tahun
2011 belum mampu memberikan tujuan hukum. Dalam tugas akhir ini mengkaji
terkait dengan kedudukan rekomendasi yang sifatnya mengusulkan penegakan
pelanggaran kode etik hakim. Dengan kedudukan rekomendasi mempunyai dampak
ketidakpastian hukum.
Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memfokuskan
untuk mengkaji penerapan kaedah atau norma hukum positif yang berlaku. Metode
pendekatan dalam penilitian ini digunakan pendekatan konseptual (conceptual
apruach). Melalui pendekatan demikian penulis dapat memahami apakah undangundang
nomor
18
tahun
2011
tentang
Komisi
Yudisial

sudah cukup relevankah pada
penegakan kode etik hakim.
Perlunya upaya penegakan pelanggran kode etik hakim sangatlah penting,
mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim mengakibatkan
banyak masyarakat mengalami ketidakpercayaan dan menjadikan lembaga peradilan
yang jauh dari keadilan. Maka melalui revisi peraturan perundang-undangan nomer

18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang belum di atur atau banyaknya kekaburan
serta kekosongan hukum dalam penegakan kode etik hakim.

Kata Kunci : Kode Etik Hakim, Komisi Yudisial, Rekomendasi.