KEABSAHAN PENYITAAN BUKU YANG DIDUGA TERPAPAR PAHAM KOMUNISME OLEH KEJAKSAAN

ABSTRAK

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyita barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, dalam implementasinya Kejaksaan tetap saja melakukan penyitaan terhadap buku-buku, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus penyitaan buku yang diduga terpapar paham Komunisme yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang di Toko Buku Nagare Boshi, Padang pada Januari 2019 lalu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna mengkaji keabsahan penyitaan buku yang diduga terpapar paham Komunisme oleh Kejaksaan.
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan undang-undang dan konseptual.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakabsahan penyitaan buku yang diduga terpapar paham Komunisme oleh Kejaksaan, sebab didalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik sedangkan tugas Jaksa adalah bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, apabila pengambilan buku tersebut merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap barang cetakan maka hal itu absah menurut hukum, sebab menurut Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mengatur bahwa Kejaksaan dapat menarik buku dan memblokir buku elektronik selama 60 (enam puluh) hari kerja terhadap buku yang tidak memenuhi syarat isi buku dan mengganggu ketertiban serta ketentraman umum.