EFEKTIVITAS PENERAPAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2003 TERHADAP PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL (Studi Kasus Kabupaten Bangkalan)

Minuman keras (miras) merupakan masalah klasik yang dialami sebagian besar wilayah di Indonesia, yang dianggap meresahkan dan hingga kini masih belum terselesaikan. Penyebarannya yang kian meluas tidak lagi memandang status sosial ekonomi dan batas sosial. Maraknya tindak kejahatan seperti perkelahian, tawuran masal, permerkosaan dan sebagainya seringkali ditengarai pelakunya terlebih dahulu telah mengkonsumsi miras. Upaya pemberantasan miras oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2003. Pemberantasan miras di Bangkalan menjadi tantangan seluruh elemen (pemerintah, penegak hukum dan masyaraka)
Penelitian tentang efektivitas Perda Nomor 17 Tahun 2003 dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum untuk mengetahui sejauh mana Perda tersebut dapat dilaksanakan (dijalankan) secara efektif beberapa indikator dari efektifitas tersebut yaitu: 1) meningkatnya peran penegak hukum, 2) tercapainya tujuan penerapan sanksi bagi pelanggar Perda, dan 3) adanya peran serta masyarakat dalam menegakkan hukum.
Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa penegak hukum ( khususnya aparat polisi pamong praja yang diamanatkan sebagai pelaksana penertiban miras telah memainkan perannya dengan baik. Akan tetapi aksi penertiban yang dilakukan telah kurang menjadi ancaman besar bagi para pelanggar, terutama distributor miras. Hanya saja, penertiban miras masih belum memberikan efek jera bagi pelanggar mengingat masih ringannya hukuman.

Kata kunci : Efektivitas-Perda-Miras