PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TERHADAP TINDAKAN DEPORTASI

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Peningkatan jumlah TKI dan banyaknya kasus yang dialami TKI, adapun salah satunya adalah masalah deportasi TKI. Setiap TKI baik yang memiliki dokumen maupun tidak berdokumen mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, mulai dari proses pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi TKI terhadap tindakan deportasi dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI terhadap tindakan deportasi. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan penelitian adalah Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Komparatif serta analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang lebih mengedepankan persoalan penempatan dari pada perlindungan, sehingga konsentrasi undang-undang ini yaitu pengaturan penempatan bukan perlindungan bagi buruh migran. Secara keseluruhan kebijakan tersebut sampai saat ini belum optimal memberikan perlindungan terhadap TKI baik TKI yang berdokumen maupun TKI yang tidak berdokumen. Hal ini dikarenakan pengaturan tentang pemulangan TKI hanya diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2004 sehingga perlindungan dirasa kurang kuat seharusnya, mengenai perlindungan TKI terhadap tindakan deportasi diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Tanggung jawab perlindungan penempatan TKI terhadap tindakan deportasi yang terjadi pada TKI merupakan tanggung jawab mutlak negara yang tidak bisa diwakilkan kepada pihak manapun.

Kata Kunci : TKI, Deportasi, Tanggung Jawab Perlindungan