Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perompakan Kapal dalam Kajian Hukum Pidana Internasional

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perompakan kapal yang
mengancam keamanan maritim, mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera fisik
atau penyanderaan pelaut, gangguan signifikan terhadap perdagangan dan
navigasi, kerugian keuangan untuk pemilik kapal, peningkatan premi asuransi dan
biaya keamanan, peningkatan biaya untuk konsumen dan produsen, dan kerusakan
pada lingkungan laut. Serta banyaknya kasus perompakan kapal yang di
selesaikan dengan cara pembayaran uang tebusan bukan merupakan suatu
penyelesaian hukum pidana internasional. Pentingnya mengetahui perompakan
kapal termasuk dalam tindak pidana internasional, sehingga dibutuhkannya
komponen otoritas internasional dalam penegakannya.
Metodelogi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis
normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundangundangan

(statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier dengan dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian yang dapat diyakini perompakan kapal merupakan tindak
pidana internasional dengan konsep yang di munculkan oleh Cherrif Bassiouni
mengenai karakteristik tindak pidana internasional dimana perompakan kapal
dapat dimasukkan dalam kategori tindak pidana internasional. Sehingga hukum
pidana inetrnasional harusnya dapat menjangkau pelaku perompakan kapal
dengan adanya penegakan hukum pidana internasional, yaitu penegakan hukum
pidana internasional secara langsung (direct enforcement) dan penegakan hukum
pidana internasional secara tidak langsung (indirect enforcement). Namun dalam
penyelesaian perompakan kapal terlepas dari konsep mengenai penegakan hukum
pidana internasional berupa pembayaran uang tebusan, negosiasi dan peradilan
nasional. Jalur peradilan nasional merupakan penegakkan hukum pidana
internasional secara tidak langsung, sedang penegakkan hukum secara langsung
dalam kasus perompakan kapal dalam praktiknya belum pernah di lakukan.

Kata kunci: Perompakan, Penegakan Hukum, Pidana Internasional