ANALISIS PENERAPAN PENGECUALIAN PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TERHADAP PELAKU USAHA YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH (Studi Putusan KPPU Nomor: 11/KPPU-L/2008)

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia memberikan pengaturan mengenai Pengecualian monopoli atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran atas barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Persaingan Usaha. Pengaturan ini terealisasikan pada Perusahaan Air PT.ATB salah satunya, Pada tahun 2008 PT.ATB dilaporkan melakukan praktek monopoli dengan pembatasan sambungan meteran air baru sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Pada pembelaannya PT.ATB menyatakan bahwa PT.ATB dikecualikan dari Pasal 17 UU Persaingan Usaha. Dasar kewenangan kegiatan PT.ATB adalah perjanjian Konsesi antara OB dan PT.ATB, dalam perjanjian tersebut OB selaku wakil dari Pemerintah menunjuk PT.ATB untuk melakukan pengelolaan air bersih di pulau Batam. Pada putusan KPPU Nomor: 11/KPPU-L/2008 menyatakan bahwa meskipun memiliki hak eksklusif kemudian bukan berarti PT.ATB bebas melakukan praktek monopoli yang merugikan masyarakat, sehingga majelis komisi menyatakan PT.ATB dinyatakan secara sah melanggar Pasal 17 UU Persaingan Usaha. PT.ATB kemudian mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri Batam yang kemudian menyatakan bahwa PT. ATB tidak melanggar Pasal 17 UU Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Normatif.
Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa PT.ATB meupakan perusahaan swasta yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan air bersih di pulau Batam, dan tetap tunduk padal Pasal 17 UU Persaingan Usaha.

Kata Kunci : Pengecualian, Persaingan Usaha.