Keabsahan Pengalihan Hak Bangunan di atas Lahan Surat Ijo (Studi Kasus di Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya)

ABSTRAK
Tanah surat ijo merupakan tanah yang diklaim oleh Pemerintah Kota
Surabaya sebagai tanah aset Pemerintah Kota dengan sampul dokumen berwarna
hijau sehingga disebut surat ijo. Pemerintah Kota Surabaya menyewakan tanah
surat ijo tersebut kepada warga yang lebih dulu menempati bangunan di atas lahan
surat ijo ini bertahun-tahun secara turun temurun. Surat ijo dapat di alihkan
melalui jual beli, waris, dan hibah dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif.
Dimana untuk kajiannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute
Approach), yaitu pendekatan masalah yang menggunakan peraturan perundang-
undangan sebagai dasar awal melakukan analisis karena hal tersebut merupakan
titik fokus dari penelitian mengenai proses pengalihan hak dengan jual beli di atas
lahan surat ijo dan akibat hukumnya di Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan
Dukuh Pakis Kota Surabaya.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pengalihan hak bangunan di atas
lahan surat ijo dapat dilakukan pengalihan hak dengan jual beli selama tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin
Pemakaian Tanah dan memperhatikan ketentuan mengenai syarat sahnya
perjanjian yaitu syarat subjektif dan objektif dalam BW. Akibat hukum
ketidaksesuaian dalam proses pelaksanaan pengalihan hak dengan jual beli surat
ijo ini adalah para pihak harus mengulang kembali proses jual beli yang telah
terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau dilakukan pencabutan Izin
Pemakaian Tanah tanpa adanya teguran tertulis dan disertai pengosongan tanah.
Kata Kunci : Pengalihan Hak – surat ijo.