ANALISIS PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PADA PROGRAM SEDEKAH MASLAHAH PADA LAZISMU KABUPATEN JOMBANG MENURUT PP 14 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Zakat, infak dan sedekah atau biasa disingkat ZIS memilik pengaruh terhadap perekonomian umat karena memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umat. Sedekah adalah harta maupun non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat. Lembaga amil zakat merupakan suatu lembaga atau organisasi yang berperan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS yang fungsinya membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adanya beberapa kasus penyelewengan dana zakat beberapa waktu lalu menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga amil zakat. Perlunya pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana secara akuntabilitas dan transparasi terutama infak dan sedekah yang sifatnya fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana pada program sedekah maslahah pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Jombang menurut Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014.rnMetode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research, bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif yaknirnmenggunakan analisis PP 14 Tahun 2014. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang bersifat induktif dengan mengambil dan menganalisis data yang bersifat umum dan berdasarkan data fakta yang ditemukan dilapangan.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana sedekah maslahah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jombang adalah berupa sembako dan pinjaman qardhul hasan skala kecil untuk karyawan dimana jika itu berbentuk sembako maka sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 karena berdasarkan syariat Islam dan berdasarkan ikrar pemberi, sedangkan untuk pinjaman qardhul hasan skala kecil, berdasarkan asas kemanfaatan dan untuk kemaslahatan karyawan maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 karena yang tidak boleh ketika dana tersebut digunakan untuk orang lain seperti simpan pinjam karena lebih baik jikarnditassharufkan dan untuk bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 yakni dilaporkan secara 6 bulan sekali dan sudah diaudit secara syariah dan publik.