Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Pembatalan Putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Suarabaya (Analisis Perma No. 14 Tahun 2016)

Skripsi ini berangkat dari latar belakang adanya perkembangan kegiatan usaha bisnis syariah yang membawa dampak positif, namun tidak lepas juga dari adanya sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis syariah dapat diselesaikan secara non litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan putusan bersifat final and binding, namun terdapat salah satu pengajuan pembatalan putusan nomor 02/Basyarnas-Jtm/2022 di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini mengkaji kewenangan Peradilan Agama dalam membatalkan putusan Basyarnas berdasarkan studi kasus di Pengadilan Agama Surabaya, serta menelaah kesesuaian proses pembatalan putusan Basyarnas dengan Perma No. 14 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menangani pembatalan putusan Basyarnas dan analisis yuridis sesuai dengan Perma No. 14 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Surabaya.rnMetode penelitian pada skripisi ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (field research) dan sifatnya deskriptif analitis, serta pendekatan yuridis empiris, subjek penelitian Pengadilan Agama Surabaya, dengan objek penelitian kewenangan Peradilan Agama terhadap pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya dengan analisis Perma No. 14 Tahun 2016 pada putusan No.299/Pdt.G/2023/PA.Sby. Sumber data penelitian ini memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan penyajian data yang ditemukan di lapangan dan kemudian dianalisis dengan teori yang ada, hingga penarikan sebuah kesimpulan.rnHasil penelitian ini adalah 1) Kewenangan Peradilan Agama terhadap pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan Perma No. 14 Tahun 2016 pada pasal 13 ayat (2). Batas kewenangan Pengadilan Agama Surabaya dengan memeriksa prosedur dan proses penyelesaian sengketa hingga terbitnya putusan Basyarnas dan bukan pada pokok perkaranya. 2) Analisis yuridis kewenangan Peradilan Agama terhadap pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Perma No. 14 Tahun 2016 pada pasal 13 ayat (2) yang menjadi lingkup kewenangan Absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut dibuktikan dalam proses pemeriksaan perkara pembatalan putusan Basyarnas Nomor 02/Basyarnas/Jtm/2022 dengan putusan No.299/Pdt.G/2023/PA.Sby pemberian izin pembatalan berpedoman pada pasal 70 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Majelis hakim memeriksa perkara berpedoman pada Hukum Acara Peradilan Agama dengan HIR dan Rbg, SEMA No. 19 Tahun 1965 dan SEMA No. 3 Tahun 1965. Dampak adanya pembatalan putusan Basyarnas oleh Pengadilan Agama Surabaya yaitu membatalkan dengan pencoretan register perkara putusan Basyarnas yang sebelumnya memiliki kekuatan hukum yang tetap dan menggugurkan melekatnya asas final and binding pada putusan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.