PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN ILEGAL INDONESIA SELAMA BEKERJA DILUAR NEGERI

Indonesia termasuk salah satu negara terbesar yang telah mengirim warganegaranya untuk bekerja di luar negeri baik atas dasar permintaan negara yang bersangkutan atas inisiatif warganegara/masyarakat untuk menjadi tenaga kerja migran diluar negeri. Sudah banyak masyarakat Indonesia berada di luar negeri sebagai tenaga kerja migran Permasalahan penanganan tenaga kerja migran ilegal merupakan masalah yang sangat rumit. Permasalahan ini disebabkan oleh status hukum dari para pekerja migran ilegal atau penghuni ilegal di suatu negara. Pekerja migran ilegal merupakan individu yang memasuki wilayah suatu negara, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghidari keberlakuan ketentuan di bidangi migrasi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah nomatif. Adapun Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran ilegal merupakan hakikat dari pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang dibawa sejak lahir dan melekat pada setiap diri umat manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa tanpa membeda-bedakan antara pekerja migran yang sah dan pekerja migran yang ilegal, semuanya diperlakukan sama berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD RI 1945. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal adalah perlindungan terhadap HAM dengan memberikan persamaan hak dengan pekerja migran lainnya tanpa ada perlakuan diskriminasi, keadilan yang sama, serta menyediaan effective remedie.Dalam melakukan penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja migran pemerintah sudah mengatur secara normative yakni didalam undang – undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran ysng mencabut Undang – undsng sebelumnya yaitu undang – undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri yang dirasakan belum dapat memberikan pengaturan dan perlindungan bagi pekerja secara baik. Diharapkan agar semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah serta perusahaan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia dapat benar – benar melaksakan dan menegakkan secara konsisten aturan yang ada dan terus menerus melakukan pengawasan agar tidak terjadi lagi atas adanya pekerja migran yg tidak melengkapi dokumen – dokumen/ illegal, penempatan yang dilakukan harus juga sesuai dengan aturan yang sudah di undang - undangkan agar dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi terhadap pekerja migran indonesia