PENGATURAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

ABSTRAK
Pengelolaan pendidikan di negara Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan menteri yang salah satunya mengatur tentang penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi. ketentuan mengenai sistem zonasi tersebut bertentangan dengan hak memilih satuan pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Undang – undang sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan serta menggunakan analisis bahan hukum deduksi dan metode penafsiran hukum gramatikal atau bahasa. Analisis dilakukan dengan peraturan perundang – undangan terkait dengan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan jalur zonasi dan mengambil kesimpulan setelahnya. Penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi mengalami banyak permasalahan setiap tahunnya hingga dapat dikatakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang tentunya tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang – undangan yakni asas dapat dilaksanakan. kemudian sistem zonasi tersebut membatasi dan mengurangi hak orang tua dari calon peserta didik dalam memilih satuan pendidikan sehingga bertentangan dengan undang – undang sistem pendidikan nasional yang menjamin hak untuk memilih satuan pendidikan.
Kata kunci : Pendidikan, sistem zonasi, konflik norma, memilih satuan pendidikan.