ANALISIS HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSEPSI ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA (APSI) MADURA TERHADAP PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM PROFESI ADVOKAT

ANALISIS HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSEPSI ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA (APSI) MADURA TERHADAP PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM PROFESI ADVOKAT
Peraturan Menteri Riset Tekhnologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat yang menuai banyak kontroversi dari para Advokat dan Organisasi advokat seluruh Indonesia, Permen a quo dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini yang bertujuan untuk memngetahui analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Persepsi APSI Madura terhadap Permen a quo.
Peneliti ini merupakan penelitian Kualitatif dengan sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Analisis dan menggunakan pendekatan yuridis Empiris, dengan sumber data dari peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan APSI Madura bertujuan untuk menegtahui analisis dari Permen a quo.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan pertama, menurut peraturan Perundang-undangan Permen a quo bertentangan dengan pasal 2 Ayat 1, ayat 2 dan ketentuan penutup pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kemudian bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permen a quo juga telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016. Kedua, menurut pandangan APSI Madura Permen a quo tidak bisa dijalankan karena menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.