ANALISIS PUTUSAN (NOMOR 0991/PDT.G/2018/PA.BKL.) TENTANG HARTA BERSAMA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 1 TAHUN 1974

Setiap ikatan perkawinan selalu mempunyai dampak terhadap perilaku hukum yang dilakukan oleh suami dan isteri, termasuk saat adanya permasalahan yang mengharuskan rumah tangga tersebut mengalami perceraian, salah satunya harta bersama yang merupakan konsekuensi logis yang selalu ada dalam setiap rumah tangga yang mengalami perceraian. Seperti halnya dalam putusan Nomor 0991/Pdt.G/2018/PA.Bkl. tentang harta bersama di pengadilan agama Bangkalan, dimana pihak mantan suami (pengggugat) menuntut pembagian harta bersama kepada mantan isteri (tergugat), yang diajukan kepada pengadilan agama Bangkalan, dan mengadili perkara tersebut dengan pertimbangan dan menjatuhkan putusan kepada setiap keluarga yang bersengketa.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan maupun laporan asli dari penelitian terdahulu. Dalam hal ini peneliti fokus kajiannya dengan pendekatan normatif, yaitu menyelesaikan masalah dengan melihat persoalan benar atau tidaka, diperbolehkan atau tidak tentang analisis putusan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berupa buku, jurnal, majalah dan sebagainya. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif komparatif.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan di Undang-undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dalam hal ini majlis hakim mempertimbangkan sesuai dengan hukum atau identitas dari pihak yang bersengketa dalam harta bersama.

Kata kunci: Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974.