REARRANGEMENT PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONTEKS KELEMBAGAAN NEGARA

ABSTRAK

Pasca Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 terjadi tarik ulur terhadap pengawasan hakim MK mulai dari pemerintah mengeluarkan perpu untuk mengisi kekosongan pengawasan terhadap hakim MK hingga membuat lembaga internal untuk mengawasinya. Berbabagai peraturan dibentuk oleh MK untuk mengawasi dirinya sendiri mulai dari terbentuknya DE-HK sampai MKMK tetap saja masih banyak pemesanan kasus perkara di MK. Ketidak konsistenan yang terjadi dalam pengawasan hakim MK mengakibatkan tertangkapnya ketua hakim MK oleh KPK, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus memberikan suatu jawaban bahwa salah satu faktor yang menyebabkan ketua MK melakukan pelanggaran dikarenakan oleh lemahnya sistem pengawasan di dalam MK secara internal, maka dari itu perlu kiranya dilakukan suatu pengawasan secara eksternal.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisa bahan hukum normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan untuk diolah sebagai data informasi.
Berdasarkan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim MK juga manusia biasa, yang putusannya tidak selamanya adalah kebenaran mutlak, tertangkapnya ketua hakim MK setelah terbitnya Putusan MK Nomor 005 /PUU-IV/2006 menunjukan bahwa pengawasan internal pada hakim MK masih lemah dan harus ditata kembali dan dikembalikan seperti semula.
Kata kunci : Hakim Konstitusi, Pengawasan, Lembaga Negara, Kewenangan