PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN ATAS PENGGUNAAN BAN SEPEDA MOTOR YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN DI WILAYAH POLRES BANGKALAN

Penegakan hukum oleh kepolisian harus bisa dikembangkan dan ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum oleh polisi lalu lintas terhadap pengendara sepeda motor yang bannya tipis. Yang dimaksud dengan ban tipis disini adalah kedalaman alur ban yang kurang dari 1 (satu) milimeter, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Kedalaman alur ban merupakan salah satu bagian dari persyaratan laik jalan kendaraan bermotor. Pada Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satu bagian di dalam Pasal tersebut terdapat sanksi pidana dan denda bagi kendaraan yang ban sepeda motornya sudah melebihi batas minimal kedalaman alur ban.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta pemaparan mengenai fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dan individual atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena yang sedang terjadi. Kemudian mengolah data berdasarkan pada hasil penelitian dari studi lapangan, dan kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh studi kepustkaan, diakhiri secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan polisi lalu lintas di Polres Bangkalan tidak melakukan penegakan hukum terkait dengan pengendara sepeda motor yang bannya tipis. Selain itu, ada 4 anggota polisi lalu lintas yang mengaku pernah menilang pengendara sepeda motor yang bannya tipis, namun tidak mengetahui regulasi atau peraturan tentang batas minimal kedalaman alur ban sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012.