ANALISIS UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia secara bertahap terus dilakukan perbaikan utamanya dalam aturan hukumnya. Pada tahun 2019 telah diadakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perubahan tersebut terdapat beberapa perubahan baik dari kedudukan, wewenang serta struktural dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dirubah dari lembaga negara independen atau lemabaga negara yang tidak berada dibawah rumpun kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, sementara dari struktural KPK telah dihapuskan tim penasihat yang diganti dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga strukturalnya berubah menjadi Dewan Pengawas, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Anggota.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (Normative legal research) dengan metode pendekatan perundang – undangan.
Berdasarkan pada kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa untuk menegakkan prinsip check and balance maka kurang tepat ketika Komisi Pemberantasan Korupsi dimasukkan kedalam rumpun kekuasaan eksekutif, mengingat tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah memberantas Korupsi yang dilakukan oleh siapapun dalam kelembagaan di Indonesia, hal ini untuk mencegah adanya intervensi terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dari pihak manapun. Kebearadaan dewan pengawas juga cukup tepat apabila tugasnya adalah menjaga para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari pelanggaran kode etik, namun kurang tepat ketika dewan pengawas terlalu ikut campur pada kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi.