PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT TAYANGAN FILM DEWASA DI BIOSKOP

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Anak Terkait Tayangan Film Dewasa Di Bioskop” ini berlatar belakang oleh tidak adanya larangan bagi anak yang berkedudukan sebagai konsumen perfilman untuk dapat menonton film dewasa oleh pelaku usaha perfilman di bioskop. Hal ini dapat menimbulkan kerugian secara immateriil terhadap perkembangan psikologis anak yang cenderung lebih mudah terpengaruh atas hal-hal yang dilihat atau dialaminya. Permasalahan yang dikaji adalah apakah tindakan pelaku usaha perfilman terkait tidak adanya larangan anak menonton film dewasa di bioskop merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan siapakah pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran oleh pihak pertunjukan film di bioskop.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan pelaku usaha perfilman yang tidak memberikan larangan kepada anak untuk menonton film dewasa di bioskop merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak yang dibebankan tanggung jawab terhadap adanya pelanggaran oleh pihak pertunjukan film di bioskop selaku pelaku usaha perfilman adalah pelaku usaha perfilman itu sendiri yang berstatus badan hukum perseroan. Terhadap status badan hukum tersebut, maka berlaku pula tanggung jawab secara vicarious liability dan corporate liability atas kerugian secara immaterill yang ditanggung oleh anak yang berkedudukan sebagai konsumen perfilman.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Film Dewasa, Tanggung Jawab Korporasi