PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT BERUPA KRITIKAN TERHADAP PRESIDEN ATAU PEMERINTAH

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia merupakan Negara demokrasi dimana salah satu hak warga negaranya adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan berpendapat sejatinya dalam negara yang menganut sistem demokrasi merupakan hak dan tanggung jawab dalam bernegara yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang menuntut adanya peran aktif dari warga negaranya untuk ikut mengawal pemerintahan dalam mengambil setiap kebijakan. Kemerdekaan dalam beropini dan menyalurkan aspirasi tersebut telah diatur dalam beberapa Pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu Pasal 28, Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F. Namun saat ini kebebasan menyampaikan pendapat yang berupa kritikan terhadap pemerintahan seolah sukar dilakukan, contohnya pada kasus Faisol Abod Batis yang menulis tulisan yang berisi kritikan Presiden.
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang – undangan dan Pendekatan Konseptual.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hak kebebasan berpendapat di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, kebebasan berpendapat bukan bebas yang sebebas-bebasnya tetapi tetap harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, kepentingan umum, ketertiban dan keutuhan negara.. Perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat belum terpenuhi karena belum dapat memberikan suatu keadilan bagi mereka yang memberikan aspirasi khususnya berupa kritik terhadap pemerintahan, yang seharusnya Negara wajib memberikan hak kebebasan berpendapat tersebut kepada seluruh elemen masyarakat, selain itu aparat penegak hukum juga belum memberikan rasa aman secara pikiran.

Kata Kunci : Kebebasan Berpendapat – Kasus Faisol Abod Batis