PENAHANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENUNGGAK PAJAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Abstrak

Dalam menggunakan kendaraan bermotor, sebelumnya pemilik kendaraan diwajibkan melakukan registrasi dan pembayaran pajak yang harus dilunasi dan dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan. Terhadap keterlambatan pembayaran pajak yang telah habis, maka dikenakan sanksi denda administrasi. Setelah itu, wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor akan dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai dengan UU PPSP setelah diterbitkan surat peringatan. Terdapat pengaturan lain yang tertuang dalam Pergub NTB No. 14 Thn 2019 yang menjelaskan bahwa kendaraan yang memiliki tunggakan pajak terhutang selama lebih dari 2 (dua) tahun akan dilakukan penahanan sementara ketika terjaring dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor.
Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif.
Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pengaturan mengenai penahanan kendaraan bermotor dalam Pergub NTB Nomor 14 Thn 2019 telah melampaui prosedur penagihan pajak dalam UU PPSP. Hal tersebut menyebabkan adanya suatu ketidakpastian hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pengaturan penahanan kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak adalah melalui pengujian Pergub NTB Nomor 14 Thn 2019 di Mahkamah Agung. Upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui pengajuan Gugatan di Pengadilan Pajak.

Kata Kunci : Hukum Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Penagihan Pajak, Penahanan Kendaraan Bermotor.