URGENSI PERUMUSAN ANCAMAN MINIMUM PIDANA DENDA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

ABSTRAK

Kasus illegal fishing yang berhadapan dengan hukum, marak sekali terjadi di Negara Indonesia. negara Indonesia sudah mengatur hukum acara pidana perikanan yaitu di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Skripsi ini mengambil judul “Urgensi Perumusan Ancaman Minimum Pidana Denda Pada Undang-undang Perikanan”, yang mana di dalam kasusnya, pelaku PT. SINO Indonesia Shunlida Fishing yang melakukan aktivitas perbuatan illegal fishing di perairan Indonesia, terdiri dari Kapal Sino 15, 26, dan 27 yang tidak mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI), Pengadilan Ambon hanya menjatuhkan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa dan itu sangat tidak adil. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan saran merumuskan batas sanksi minimum terhadap berbagai aspek tindak pidana di dalam Undang-undang Perikanan.
Penjatuhan pidana denda sebagai pilihan lain dari pidana perampasan kemerdekaan bisa digunakan keberadaannya, yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP ini bisa dimaksimalkan meskipun keberadaannya jarang sekali dijatuhkan oleh para hakim. Pidana denda merupakan sebuah hukuman, hal ini mengakibatkan bahwa terpidana harus membayar sejumlah uang yang di tetapkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap.
Pengelolaan perikanan diperlukan suatu ketentuan hukum yang memuaskan, hal ini berkaitan dengan Indonesia sebagai Negara hukum. Hukum dipergunakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat yang tidak menaati peraturan. Di samping itu, hukum dipergunakan untuk memperbaiki perilaku masyarakat, dan juga sebagai penanganan sosial yang memaksa warga masyarakat untuk menaati kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, karena perikanan memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional hingga perlu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Kata kunci :Ancaman minimum, Pidanadenda, Perikanan