PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP PEKERJA/BURUH PADA PT. X

Penelitian ini mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dalam peraturan tersebut menjamin dan melindungi pekerja/buruh atas keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja/buruh dan wajib diberikan oleh perusahaan. Penulis terfokus pada konsistensi pengaturan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. X. Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terdapat perbedaan pengaturan antara konvensi ILO dan UU Ketenagakerjaan, dalam konvensi ILO diatur secara terperinci mengenai keselamatan dan kesehatan kerja namun dalam UU Ketenagakerjaan hanya mengacu pada Pasal 86 dan 87 yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. PT. X dalam pelaksanaannya belum memberikan kewajiban sebagaimana mestinya artinya perusahaan tidak menerapkan ketentuan salah satu unsur dari keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, disebabkan oleh kendala adalah adanya biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan, kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh pekerja/buruh, dan kondisi pekerja/buruh yang tidak berani menuntut maupun melaporkan ke pihak berwenang serta kurang aktifnya pengawasan dari pemerintah. Perusahaan yang tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dikenakan sanksi administratif ketentuan ini sesuai dengan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, sedangkan pelaksanaan pemberian sanksi yang diberikan pemerintah belum pernah dikenakan karena perusahaan belum terbukti melanggar dan perusahaan telah mengantisipasi sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pemerintah.