ANALISIS KETENTUAN PASAL 7B AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERKAIT KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh sebuah proses pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden yang di awali dengan usulan pendapat DPR. keduanya merupakan lembaga Negara yang memiliki kedudukan sejajar menurut UUD NRI 1945. Selain kedua lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga Negara yang sejajar. seperti MK, KY, BPK, MPR dan lain-lain. Pada prinsipnya semua pejabat Negara yang melanggar hukum dapat di berhentikan. Hal yang berbeda di sini yaitu ketika Presiden dan/atau wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atas pendapat DPR yang di mohonkan kepada MK. Proses pemberhentian tersebut harus di awali dengan pendapat dari DPR yang di ajukan kepada MK. Karena dari semua lembaga Negara yang ada, hanya DPR yang pendapatnya dapat di proses di Mahkamah Konstitusi.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang di gunakan adalah statute aproach dan konseptual aproach.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Presiden mengikat dan wajib di laksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 7B ayat (4) UUD RIR 1945. MK dalam hal ini berkewajiban untuk memberikan putusan terhadap pendapat tersebut sesuai amanat UUD NRI 1945. Jika MK menolak untuk melakukan kewajibannya, maka hakim MK akan di berhentikan secara tidak hormat dengan di tetapkan oleh Presiden atas permintaan ketua MK.
Kata kunci: Pendapat, Kewajiban, akibat