PEMBATALAN SEPIHAK ATAS PESANAN LAYANAN GRAB

Abstrak

Salah satu isi dalam perjanjian terms and condition adalah dalam kebijakan denda pembatalan yang ditetapkan oleh aplikasi Grab. alasan pengenaan denda pembatalan tersebut adalah untuk menghargai usaha dan waktu dari pengemudi yang telah datang untuk melayani pesanan namun dibatalkan oleh pengguna. Di sisi lain, banyak faktor yang menyebabkan adanya pembatalan tersebut seperti permintaan dari pengemudi sendiri atas alasan lain yang tidak jelas, kesalahan aplikasi, pesanan fiktif hingga adanya pengemudi yang lama datang ke lokasi penjemputan. Denda pembatalan akibat kesalahan aplikasi maupun kesalahan pengemudi telah melanggar tentang kewajiban pemberian ganti kerugian akibat wanprestasi dalam 1243 BW. Sedangkan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 dikatakan jika pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kualifikasi dalam wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terkait pembatalan sepihak oleh aplikasi Grab. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pembatalan sepihak dapat dikatakan sebagai suatu wanprestasi jika telah pelanggaran perjanjian yang menyebabkan kerugian dalam pembatalan sepihak oleh layanan Grab. Pembatalan sepihak dikatakan sebagai suatu wanprestasi hanya terbatas atas pelanggaran perjanjian yang menyebabkan kerugian dalam pembatalan sepihak oleh layanan Grab. Pembatalan sepihak juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum baik melalui undang-undang secara umum serta perjanjian dan berakibat menimbulkan kerugian dari perbuatan yang memiliki sebab akibat pembatalan sepihak tersebut. Pembatalan sepihak atas layanan Grab dikatakan perbuatan melawan juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 karena bertentangandengan Pasal 1338 BW, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain denga kesepakatan kedua belah pihak. Diperlukan pengaturan mengenai transportasi online yang secara khusus mengatur prosedur layanan pesanan Pengaturan tersebut harus dapat mengikat serta menjadi syarat perijinan usaha transportansi online sehingga menjadi upaya preventif perlindungan hak pengguna layanan transportasi online. Diperlukan pembenahan dan peninjauan kembali terhadap isi kontrak dalam term and conditions layanan transportasi online khususnya mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Kata Kunci : Jasa Transportasi Online, Pembatalan Sepihak, Perjanjian Aplikasi Online