PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA SINEMATOGRAFI YANG DIPARODIKAN UNTUK IKLAN

ABSTRAK

Sinematografi merupakan salah satu obyek kajian hak cipta yang terletak dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC. Salah satu karya cipta sinematografi yang belakangan ini disukai oleh masyarakat Indonesia ialah sinematografi Dilan 1991. Dengan semakin banyaknya penggemar sinematografi Dilan 1991 tersebut, mengakibatkan banyak pula beredar video-video parodi terkait dengan sinematografi Dilan 1991. Salah satu video parodi yang menimbulkan kontroversi ialah video parodi yang berjudul Dilon 2019 yang dibuat oleh salah satu perusahaan e-commerce ternama yaitu Shopee sebagai konten iklan. Penggunaan dan pengubahan suatu karya cipta milik orang lain dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, namun dapat pula tergolong dalam suatu penggunaan yang wajar (fair use). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis video parodi Dilon 2019 yang dibuat oleh shopee sebagai konten iklan tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta, atau justru tergolong dalam penggunaan yang wajar ( fair use). Serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta sinematografi Dilan 1991 terhadap pihak lain yang membuat video parodi sebagai iklan?
Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Hasil penelitian ini menjukkan bahwa video parodi Dilon 2019 yang dibuat oleh pihak Shopee sebagai konten iklan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta, dan bukan termasuk dalam penggunaan yang wajar (fair use). Hal tersebut dikarenakan pada pembuatan video parodi tersebut melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta sinematografi Dilan 1991, serta penggunaan dan pengubahan suatu karya cipta tersebut digunakan untuk kepentingan komersial yang tentunya menimbulkan kerugian bagi pencipta sinematografi Dilan 1991. Upaya hukum yang dilakukan ialah upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya hukum preventif dilakukan dengan cara perjanjian lisensi antar para pihak, serta bantuan dari masyarakat umum untuk melakukan pengawasan sebagai upaya pencegahan pelanggaran hak cipta. Sedangkan upaya hukum represif dilakukan dengan cara gugatan perdata ke Pengadilan Niaga.
Kata Kunci : Hak Cipta, Karya Sinematografi, Perlindungan hokum