Aspek Pidana Perbuatan Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial

Kemajuan dibidang teknologi khususnya internet dan media sosial menjadi penyebab munculnya komunikasi dengan berbagai keuntungan dan kehebatan, sebagian privasi juga nampak tanpa batas. Seiring dengan hal tersebut maka kejahatan dan penyalahgunaan berpotensi terjadi. Diantara yang paling menakutkan bagi pengguna internet dan media sosial adalah munculnya doxing. Sebuah praktik penyebaran data pribadi orang lain tanpa hak, utamanya di media sosial. Doxing dikategorikan sebagai tindak pidana siber karena dampak yang ditimbulkan setelah adanya doxing diantaranya penghinaan publik, pendaftaran palsu untuk layanan, tebusan permintaan, dan sebagian besar berisi ancaman serta perbuatan merugikan lainnya.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tujuan penelitian ini untuk menentukan kualifikasi delik perbuatan penyebaran tanpa hak data pribadi di media sosial dan menganalisis aturan hukum mengenai perlindungan data pribadi kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana perbuatan penyebarluasan tanpa hak data pribadi di media sosial. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, buku, jurnal dan makalah hasil publikasi dari media atau individu yang berkaitan dengan data pribadi, serta kamus besar bahasa Indonesia. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran futuristik.
Hasil penelitian membuktikan bahwa perbuatan penyebaran data pribadi di media sosial merupakan tindak pidana serta menegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana di Indonesia meski masih sangat sedikit ketentuan hukum pidana yang mengatur khusus tentang perlindungan data pribadi dan penyalahgunaanya. Perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penindakan pelaku ialah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.