EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG OBYEKNYA BUKAN BENDA

Eksekusi putusan pengadilan yang obyeknya bukan benda merupakan faktor utama yang menjadi pemicu dilakukannya penelitian ini. Hal ini menarik untuk diteliti karena pada dasarnya pihak yang tidak mematuhi isi putusan secara sukarela akan dilakukan eksekusi secara paksa. Adapun yang menjadi obyek eksekusi adalah orang. Selain itu, sejauh ini belum ada pengaturan yang mengatur tentang eksekusi yang obyeknya bukan benda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan eksekusi yang obyeknya bukan benda menurut ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang eksekusi yang obyeknya bukan benda dapat berpedoman pada Pasal 196 HIR dengan menggunakan penafsiran ekstensif. Oleh karena itu pengaturan eksekusi putusan terhadap obyek yang bukan benda sebaiknya disebutkan secara jelas di dalam peraturan yang berlaku di Indonesia agar masyarakat dapat memahami dengan jelas mengenai eksekusi putusan yang obyeknya bukan benda. Eksekusi yang obyeknya bukan benda harus melalui beberapa tahapan proses yaitu permohonan eksekusi dari pihak yang menag sampaipelaksanaan eksekusi oleh panitera atau juurusita. Oleh karena itu tergugat sebagai pihak yang kalah sebaiknya harus memenuhi isi putusan secara sukarela.
Kata kunci : Eksekusi, Putusan Pengadilan, Obyek bukan benda