URGENSI FRAKSI DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA

ABSTRAK
Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPR akan tetapi, secara tegas disebutkan dalam Peraturan tentang Tata Tertib DPR mengenai pengaturan fraksi. Bahwa, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR. Namun demikian, Fraksi yang bukan merupakan kategori alat kelengkapan DPR serta dengan tidak dapat dijelaskan keberadaanya secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945. Menjadikan urgensi dibentuknya fraksi menjadi tidak begitu tepat dan perlu dilakukan penghapusan fraksi dalam lembaga DPR.
Pengerjaan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian normatif. Analisa penelitian jenis normatif adalah dengan mengkaji bahan hukum tertulis yang berisi asas hukum, tata urutan hukum, perbandingan serta dari literature-literatur yang disusun secara kompleks sebagai instrument untuk mengurai dalam menjawab permasalahan.
Dari uraian analisis yang dilakukan, kesimpulan penulis adalah urgensi fraksi merupakan bentuk representasi partai politik sebagaimana termaktub dalam UU MD3, UU Partai Politik dan Peraturan tentang Tata Tertib DPR guna mempertahankan praktek “partisipan” terhadap bentuk representasi rakyat serta memasung fungsi representasi alat kelengkapan DPR dalam parlemen Indonesia. Sehingga urgensi fraksi tidak dapat dibenarkan secara peraturan perundang-undangan karena fraksi bukan merupakan cerminan keutuhan representasi rakyat maka perlu dilakukan penghapusan fraksi dalam lembaga DPR.

Kata kunci: Fraksi, Lembaga DPR, Alat Kelengkapan DPR.