HAK WARGA NEGARA PENYANDANG ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM PEMILIHAN UMUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang diimplementasikan dalam Pemilu. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut sistem demokrasi untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak dan kewajiban dasar warga negara begitu pula dengan orang penyandang dengan gangguan jiwa. Indonesia mengakui keberadaaan hak-hak tersebut dengan mengaturnya dalam Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Nomor 102/PUU-VII/2009, menegaskan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional meskipun tidak tercantum secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945.
Perlindungan konstitusional akan hak pilih warga negara bukan berarti tidak tanpa batasan. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi memberi rambu-rambu akan pembatasan yang bisa dilakukan terhadap hak pilih warga negara. Dengan adanya pembatasan dalam pemberlakuan hak pilih dan memilih dalam pemilu maka perlu dikaji juga dengan pembentukan peraturan yang baik berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: pemilihan umum, hak dan kewajiban warga negara, dan penyandang orang dengan gangguan jiwa disigkat ODGJ.