TRUNOJOYO-Tugas Akhir-10014-130111100367_abstract.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (325kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-10014-130111100367_cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-10014-130111100367_chapter 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (392kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-10014-130111100367_chapter 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (412kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-10014-130111100367_chapter 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-10014-130111100367_conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (147kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-10014-130111100367_refrences.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (206kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-10014-130111100367_appendices.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (9MB)
Abstract
Penerapan akad rahn sebagai akad utama serta pengenaan biaya administrasi berdasarkan besar jumlah pinjaman menjadi pemicu utama dilakukannya penelitian ini. Hal ini menarik untuk diteliti karena pada dasarnya rahn (gadai) merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yaitu qardh (hutang piutang). Namun, akad yang digunakan sebagai akad utama adalah akad rahn (gadai). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai kesesuaian penerapan akad rahn dengan prinsip gadai menurut Hukum Islam serta mengenai status hukum pengenaan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Cabang Pegadaian Syari’ah Jokotole Pamekasan dalam penerapan akad rahn sebagai akad utama tidak sesuai dengan konsep gadai dalam Hukum Islam dan bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn serta KHES yaitu harus mendahulukan akad qardh (hutang). Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan DPS terhadap Pegadaian Syari’ah Jokotole Pamekasan. Oleh karena itu, pengawasan DPS sebaiknya ditingkatkan agar dalam penerapan akad rahn konsisten merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 373 ayat (2). Sistem pengenaan biaya administrasi berdasarkan golongan pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba qardh karena pada kenyataannya biaya administrasi digunakan untuk biaya produksi yang jumlahnya sama bagi setiap nasabah. selain itu pengenaan biaya administrasi dengan menggunakan akad rahn tidaklah tepat karena Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn tidak mengatur tentang biaya administrasi. Oleh karena itu, pengenaan biaya administrasi sebaiknya dikenakan sama dan pengenaannya disatukan dengan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun serta dilaksanakan dengan satu akad yaitu akad ijarah.
Kata Kunci : Rahn, Qardh, Administrasi, Ijarah, Riba.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM SRI RAHAYU |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Rahn ; Qardh ; Administrasi ; Ijarah ; Riba / Rahn ; Qardh ; Administration Fee ; Ijarah, Riba |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 16 Oct 2026 07:53 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:07 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/19636 |
