PEMBATASAN HAK LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER DI INDONESIA

ABSTRAK

Kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) yang tersebar di Indonesia mulai aktif dalam melakukan gerakan penuntutan kesetaraan dan meminta pengakuan dari pemerintah atas nama hak asasi manusia. Berkaitan dengan itu, penelitian ini ingin mengkaji konsep pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia dalam menanggapi tuntutan kelompok LGBT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia memberlakukan HAM secara partikularistik dengan adanya konsep relatifitas budaya yang ada pada negara, hal ini didukung dengan adanya pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tentang pemberlakuan pembatasan HAM yang bisa dibatasi dengan menggunakan undang-undang dan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Selain itu diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/ PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa tidak ada HAM yang berlaku secara mutlak, dan hal ini sesuai dengan TAP MPR
Nomor XVII /MPR/1998 dengan adanya konsep Kewajiban Asasi Manusia. Sehingga pembatasan HAM terhadap LGBT ini sejalan konsep partikularistik ini.
Contoh pembatasan yang dilakukan di Indonesia dapat kita temui dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Namun yang perlu ditegaskan pula ialah, selain pembatasan pemerintah harus tetap menjamin hak hak dasar lainnya sebagai warga negara untuk tidak dibatasi atau dikurangi sepanjang belum ada undang-undang yang mengatur seperti hak hidup, hak mendapat pekerjaan, hak mendapat pendidikan dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan orientasi dan perilaku seksual.


Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak LGBT, LGBT Indonesia.