DASAR KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENANGANI PERKARA SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM (Studi Analisis Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya)

ABSTRAK

Mahkamah Kostitusi, pada Tahun 2017 telah menerbitkan Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XIV/2017 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupai dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Yang mana dalam putusan yang diterbitkan tersebut, mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum. Yang mana, Pemohon menggunakan data dari Kabupaten Pidie, Aceh. Itu pun selisih perolehan suara melebihi 2%, yakni 33,3 %. Hal ini telah melebihi batas yang telah ditentukan oleh Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Permasalahan juga terdapat pada permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan yang telah diatur dalam pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini ialah ketepatan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan serta bagaimana implikasi dari keluarnya putusan tersebut.
Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan metode pendekatan perundang-undangan.
Berdasarkan pada uraian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tidak tepat dan Putusan yang dikeluarkan Tidak Dapat Diterima jika berpatokan pada keadilan prosedural. Namun, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidaklah boleh terikat oleh hal-hal prosedural, maka Mahkamah Konstitusi wajib untuk memberikan keadilan subtantif. Sehingga putusan Nomor 50/PHP.BUP-XIV/2017 telah mengukuhkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pelindung Hak Asasi Manusia.

Kata kunci : Putusan, Pertimbangan Hakim, Kedudukan Hukum