KEBERADAAN WAKIL MENTERI DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden setiap Periode berbeda. Dalam pengangatan Wakil Menteri yaitu untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi Menteri. Tetapi Wakil Menteri tidak diatur didalam UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui Bagaimana Keberadaan Wakil Menteri pada Kementerian Pasca pemilu 2004-2019 dan apakah Wakil Menteri diperlukan dalam suatu Kementerin.
Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penelian ini adalah penelian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.
Menteri berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak memiliki kedudukan yang jelas, karena Pasal 9 Ayat (1) UU Kementerian Negara tidak sinkron dengan Pasal 10 UU Kementerian Negara. Dimana tidak terdapat posisi Wakil Menteri dalam Pasal 9 ayat (1) mengenai susunan organisasi Kementerian sedangkan Pasal 10 mengatur adanya pengangkatan Wakil Menteri. Yang mana penjelasan dalam Pasal 10 tersebut yang mengatur pengangkatan Wakil Menteri telah dibatalkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga MK menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden tentang Wakil Mentri. Ketika Perpres No 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri belum mampu memberikan ketegasan mengenai pengaturan Wakil Menteri. Karena Perpres hanya sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang seharusnya ketika penjelasan Pasal 10 telah dibatalkan maka Pasal 10 juga harus dibatalakan.