PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi kolom yang ada di dalam formulir pendaftaran. Dalam kolom pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tidak terdapat kolom isian mengenai nilai benda jaminan, hanya tertulis “nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang pada isi akta notaris”. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang mengharuskan dalam pernyataan pendaftaran memuat tentang nilai benda jaminan. Sebagai akibatnya dalam sertifikat jaminan fidusia pun tidak mencantumkan nilai benda jaminan. Hal ini sangat merugikan pihak kreditur apabila debitur wanprestasi, dan diketahui nilai benda jaminan lebih kecil dari nilai penjaminan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan akibat hukum dan tindakan hukum apabila debitur wanprestasi dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang tidak mencantumkan nilai benda jaminan. Metode penelitian yang digunakan adalah peneltian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang tidak mencantumkan nilai benda jaminan adalah dapat dibatalkan. Disamping itu tindakan hukum apabila debitur wanprestasi dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang tidak mencantumkan nilai benda jaminan adalah dengan melakukan upaya penyelamatan kredit. Jika penyelamatan kredit tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan eksekusi atas benda jaminan. Jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan kredit, maka debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar. Dalam hal ini berlaku Pasal 1131 Burgelijk Wetboek (BW).

Kata kunci: pendaftaran elektronik, jaminan, fidusia