SISTEM PENGAWASAN TERHADAP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAKrnrnPemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi di Indonesia untuk membangun kualitas pemilu dalam tingkat desa. Pilkades secara eksplisit diatur dalam “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.”. Sejumlah regulasi tentang pilkades masih dapat dikatakan lemah karena tidak mengatur secara konkret tentang sistem pengawasan dan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, sehingga hal ini menuai konflik tiap tahunnya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif analisis yaitu memberikan argumentasi menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sejumlah aturan yang berkaitan dengan pilkades, baik di dalam Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan beberapa regulasi di Kabupaten Bangkalan tidak menjelaskan secara konkret tentang sistem pengawasan dalam pilkades dan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa. sedangkan di Kabupaten Bangkalan sendiri konflik pilkades khususnya tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa ini terus terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Desa beserta peraturan di bawahnya yang dalam pokoknya memuat mengenai mekanisme pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa (P2KD). Pengawasan yang kondusif dan efisien akan terlaksana jika pemerintah menghadirkan lembaga atau panitia khusus yang independen untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilkades khususnya pembentukan P2KD. Hal ini dimaksudkan agar meminimalisir konflik Pilkades yang terjadi di desa.rnKata Kunci : Pemilihan Kepala Desa, Sistem Pengawasan, Panitia Pemilihan Kepala Desa