IMPLIKASI KEBIJAKAN SERTIFIKAT VAKSIN SEBAGAI SALAH SATU PRASYARAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI

ABSTRAKrnSistem pelayanan administrasi pada saat Pandemi Corona virus Disease (COVID-19), sertifikat vaksin dijadikan syarat administrasi banyak menuai pro kontra. Pada dasarnya Vaksinasi merupakan implementasi dari iktikad baik pemerintah untuk menanggulangi virus corona. Munculnya Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, jika menolak maka akan mendapatkan sanksi yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut.rnMetode penelitian untuk skripsi ini dilakukan secara sistematis dan metodelogis, dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sertifikat vaksin merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah demi penanggulangan penyebaran virus Covid-19 secara masif kepada masyarakat. Namun dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa sertifikat vaksin dijadikan sebagai syarat perolehan pelayanan publik menimbulkan kontroversi sebab banyak masyarakat yang sejatinya tidak mendapat sertifikat vaksin sebab tidak tersediannya maupun karena tidak diperkenankan mendapatkan vaksin sebeb medis, oleh karenanya perlu dilakukannya reformulasi kebijakan terkait sertifikat vaksin.rnKata Kunci : Sertifikat Vaksin, Pelayanan Administrasi, Kebijakan